Gedung SPs UIN Jakarta, BERITA SEKOLAH Online – Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum dan Direktur Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Jakarta periode 2015-2019, Masykuri Abdillah, akan meluncurkan dua buah buku karyanya pada Kamis (25/11/2021) besok. Acara peluncuran dan sekaligus bedah buku tersebut akan dilakukan secara offline di The Akmani Hotel Jakarta dan secara online via kanal Zoom Meeting.

Demikian keterangan tertulis Masykuri Abdillah yang disampaikan kepada BERITA SEKOLAH Online, Rabu (24/11). Buku pertama yang akan diluncurkan berjudul Islam Agama Kedamaian diterbitkan Kompas Gramedia, sedangkan buku kedua berjudul Islam dan Etika Kehidupan Berbangsa diterbitkan Mizan.

“Dua buku ini merupakan karya saya terbaru. Insya Allah, masih ada beberapa buku lagi yang akan saya tulis,” katanya.

Peluncuran dan bedah buku karya Masykuri Abdillah akan dihadiri oleh sejumlah kalangan, seperti akademisi, tokoh agama, dan pejabat negara. Di antaranya Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin yang sekaligus akan memberi sambutan.

Sementara untuk bedah buku akan menghadirkan lima narasumber, yaitu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahmud MD, Guru Besar UIN Jakarta Azyumardi Azra, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj, Guru Besar Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat Driyakara Jakarta Franz Magniz-Suseno, dan Duta Besar RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad.

Dalam buku pertama berjudul Islam Agama Kedamaian, Masykuri mengatakan bahwa Islam adalah agama yang membawa misi rahmat bagi semesta alam (rahmah lil’alamin), yang mengajarkan kedamaian, toleransi, dan kerukunan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Munculnya tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok radikal, ekstrem, dan kelompok jihadi sebenarnya hanya didasarkan pada teks-teks al-Qur’an dan hadis yang dipahami secara literal.

Konteks turunnya teks-teks (asbab al-nuzul) itu, menurutnya, menunjukkan bahwa jihad perang hanya dilakukan secara defensif. Untuk merespons pemikiran dan aksi-aksi kelompok radikal dan ekstrem, para ulama dan intelektual muslim di dunia kemudian mempromosikan pemahaman Islam secara moderat (wasathiyyah).

“Dengan pemahaman Islam wasathiyyah ini, umat Islam di Indonesia bisa hidup secara damai dan rukun dengan tetap menjaga kemajemukan bangsa,” katanya.

Bahkan menurut Staf Khusus Wakil Presiden RI itu, kini Indonesia dinilai sebagai negara Muslim paling toleran dan paling demokratis di dunia. Banyak pihak yang mengharapkan Indonesia dijadikan model negara Muslim modern yang demokratis.

“Karena itu diperlukan upaya-upaya pengembangan secara aktif, sehingga bangsa Indonesia tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek globaslisasi,” ujarnya.

Secara khusus, Masykuri dalam buku tersebut mengharapkan dapat memberikan penjelasan tentang kondisi kerukunan di Indonesia yang selama ini berlangsung sangat baik.

Hal itu juga sekaligus untuk memberikan sanggahan terhadap pihak-pihak yang beranggapan bahwa toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia semakin menurun dan kelompok minoritas agama tidak mendapatkan hak-hak mereka sebagaimana mestinya.

Sementara di buku kedua berjudul Islam dan Etika Kehidupan Berbangsa, Masykuri di antaranya mengemukakan bahwa Islam adalah agama yang tidak hanya mengajarkan sistem keyakinan (akidah) dan sistem hukum (syariah), tetapi standar etika-moral (akhlak) yang harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam konteks kehidupan bernegara saat ini, katanya, sistem demokrasi dinilai sebagai sistem yang paling menghargai kemanusiaan dan sekaligus mencakup dimensi etis.

Namun, sistem ini juga mengandung kelemahan-kelemahan tertentu. Menurut Masyuri, hal ini bisa diminimalisasi jika praktik demokrasi disertai dengan etika politik, yang dalam perspektif Islam tidak hanya berdimensi lahiriyah tetapi juga batiniah (esoterik) dan spiritual.

Masykuri menambahkan, para ulama dan tokoh Islam Indonesia telah mengungkapkan persoalan-persoalan demokrasi beserta nilai-nilai etis yang terkandung di dalamnya, seperti HAM, plularisme, dan toleransi.

“Untuk memperkuat demokrasi di negara ini, diperlukan pendidikan politik yang mencakup etika kehidupan berbangsa dan bernegara,” tandasnya.

Dengan etika politik ini, kata Masykuri, di satu sisi para elite politik dan pemerintahan memiliki tanggung jawab dalam pengambilan kebijakan publik dan pelaksanaannya untuk kemaslahatan bangsa. Sementara di sisi lain, warga negara dapat mengekspresikan hak-hak politik dengan bertanggung jawab, termasuk menjaga toleransi dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. (ns)