Hasil Riset SPs UIN Jakarta Harus Berdampak Kebijakan
Bogor, BERITA SEKOLAH Online – Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Jakarta sejak lama memiliki tradisi riset yang baik. Oleh karena itu ke depan hasil riset SPs UIN Jakarta harus memberi dampak berupa kebijakan bagi kementerian/lembaga.
Hal itu dikatakan Rektor UIN Jakarta Amany Lubis saat membuka Rapat Kerja Pimpinan SPs UIN Jakarta di Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/11/2019) malam.
“Hasil riset UIN Jakarta akan memberi nilai tambah jika mampu memberi masukan bagi beberapa kementerian/lembaga sebagai kebijakan,” katanya.
Menurut Rektor, SPs UIN Jakarta harus melahirkan banyak pemikiran baru dari hasil riset yang dilakukannya. Apalagi SPs UIN Jakarta memegang moto “Membaca Dunia dan Dibaca Dunia”, sehingga segala pengetahuan yang bersifat baru perlu digali untuk kebaikan bersama dan benar-benar dibaca dunia.
“Kita perlu himpun, riset apa saja yang berdampak pada kebijakan. Hasilnya lalu kita hadiahkan kepada kementerian/lembaga terkait untuk dilaksanakan,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur SPs UIN Jakarta Jamhari mengatakan, SPs UIN Jakarta harus menjadi lembaga pendidikan tinggi tingkat lanjut yang disegani dunia. Salah satu upaya untuk mencapai prestasi tersebut SPs UIN Jakarta di antaranya harus diakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional.
“SPs UIN Jakarta harus diakreditasi secara internasional agar lebih diakui dunia. Kita harus mencari lembaga tersebut,” katanya.
Terkait dengan hal itu, Jamhari minta agar seluruh staf dan dosen bekerja dengan serius guna memajukan SPs UIN Jakarta. Keseriusan bekerja di antaranya ditandai dengan memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh pemangku kepentingan.
“SPs UIN Jakarta adalah rumah kita bersama. Mari kita jaga dan rawat agar banyak orang datang ke rumah kita,” ujarnya.
Tak hanya itu, kata Jamhari, SPs UIN Jakarta juga ibarat kebun yang harus terus menerus disirami. Jika terus disirami maka SPs UIN Jakarta akan hijau dan menghasilkan buah yang baik.
Rakerpim SPs UIN Jakarta bertema “Meningkatkan Kinerja Pelayanan” ini akan berlangsung hingga 21 November 2019. Agenda yang dibahas di antaranya mengevaluasi kinerja tahun 2019 dan menyusun program kerja untuk tahun anggaran 2019. (ns)