Auditorium Prof. Dr. Suwito, MA SPs UIN Jakarta, BERITA SPs - Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyelenggarakan Studium Generale bertema "Peta Baru Dunia Islam dan Masa Depan Timur Tengah" yang dirangkaikan dengan bedah buku karya Prof. Dr. Kholid Al Walid, M.Ag yang berjudul "Republik Islam Iran: Negara Filosof dan Kekuatan Baru di Dunia Multipolar". Acara bertempat di Auditorium Prof. Dr. Suwito, MA SPs UIN Jakarta pada Selasa (4/8/2026).

Diskusi hangat yang berlangsung secara hybrid ini membedah secara mendalam peta geopolitik Timur Tengah, tradisi filsafat politik Iran, hingga potensi kemitraan intelektual antara Indonesia dan Iran. Ratusan peserta dari kalangan akademisi, mahasiswa, hingga pemerhati isu global tampak memadati ruang acara maupun portal daring Zoom Meeting.

Forum akademik bergengsi ini menghadirkan pembicara, di antaranya Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Y.M. Dr. Mohammad Boroujerdi, serta Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Indonesia, Prof. Yon Machmudi, Ph.D. Turut hadir pula Direktur SPs UIN Jakarta, Prof. Dr. Zulkifli, MA, dan Dosen STAI Sadra, Dr. Umar Shahab, MA, dipandu oleh Mutiara Pertiwi, MA, Ph.D. selaku moderator.

Dalam paparan pembukanya, Duta Besar Iran Y.M. Dr. Mohammad Boroujerdi menguraikan landasan fundamental dari tradisi filsafat politik di negaranya. Ia menekankan bahwa tata kelola pemerintahan di Iran tidak dirancang sebatas alat kekuasaan semata, melainkan wajib berdiri di atas pilar keadilan, kearifan, dan kesejahteraan rakyat.

Boroujerdi menegaskan bahwa etika dan politik merupakan dua hal yang saling mengikat dan tidak bisa dipisahkan begitu saja. Menurutnya, sebuah kekuasaan yang dijalankan tanpa keadilan serta rasa tanggung jawab dipastikan akan kehilangan legitimasi moralnya di mata publik.

Lebih jauh, ia menyebutkan warisan pemikiran dari para filsuf ternama seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Khaja Nasiruddin Tusi, hingga Mullah Sadra yang konsisten menempatkan moralitas sebagai fondasi kepemimpinan. Nilai-nilai luhur ini dinilainya sangat selaras dengan pilar Pancasila di Indonesia, sehingga menjadi modal sosial yang kuat untuk mempererat pertukaran intelektual kedua negara.

Sesi kuliah umum kemudian dibuka oleh Prof. Yon Machmudi, Ph.D. yang memberikan ulasan atas buku karya Prof. Kholid. Guru Besar UI ini menilai buku tersebut sangat krusial dan layak dijadikan bacaan wajib bagi siapa saja yang ingin memahami dinamika internal dan luar negeri Republik Islam Iran secara objektif dan menyeluruh.

Prof. Yon juga menggarisbawahi bahwa kedamaian serta stabilitas kawasan Timur Tengah hanya bisa digapai jika dunia internasional bersikap adil. Kunci utamanya terletak pada penegakan keadilan yang hakiki serta penghapusan kebijakan politik global yang sarat dengan standar ganda.

Sementara itu, penulis buku, Prof. Dr. Kholid Al Walid, M.Ag, memaparkan pilar utama kekokohan Iran di panggung multipolar. Kekuatan negara tersebut dibangun atas pilar kesyahidan (syahadah), optimisme menanti keadilan (intizar), serta kepemimpinan para ulama yang memadukan keilmuan agama, kecerdasan bernegara, dan keluhuran akhlak.

Prof. Kholid secara unik menggambarkan Iran sebagai negara dengan dua jantung pusat aktivitas. Menurutnya, Teheran berperan sebagai pusat pemerintahan atau ibu kota lahiriah (zahir), sedangkan Qom berfungsi sebagai pusat spiritual, tradisi keagamaan, dan pengembangan filsafat Islam yang menjadi ibu kota batiniah (batin).

Menanggapi isi buku tersebut, Direktur SPs UIN Jakarta, Prof. Dr. Zulkifli, MA, memberikan apresiasinya karena karya ini mampu menyajikan cara pandang baru yang segar. Salah satu gagasannya yang paling menonjol adalah pentingnya mengawinkan pendidikan Islam tradisional (hawzah) dengan sistem universitas modern berbasis riset.

Prof. Zulkifli menambahkan bahwa istilah axis of resistance yang diulas dalam buku sejatinya merupakan poros peradaban (civilization axis) yang lahir dari sejarah panjang tradisi keilmuan Iran. Buku ini membuktikan tesis bahwa Iran adalah sebuah "Negara Filosof" sebuah negara modern yang dipimpin oleh para fukaha dengan landasan rasionalitas dan teologi yang kuat.

Melengkapi ulasan tersebut, Dr. Umar Shahab, MA, menelaah sisi kepemimpinan dalam konstitusi Republik Islam Iran. Ia menjelaskan bahwa seorang pemimpin dari kalangan fukaha tidak hanya dituntut memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni, tetapi juga keteladanan moral, keberanian, dan keadilan yang tinggi.

Umar menjelaskan bahwa jika para imam disyaratkan memiliki sifat maksum (terpelihara dari dosa), maka para fukaha wajib memiliki sifat adil. Esensi dari konsep ini adalah memastikan bahwa sosok pemegang tampuk kepemimpinan merupakan pribadi yang saleh, bermoral luhur, serta berkomitmen penuh pada konstitusi demi kemaslahatan umat.

Rangkaian acara ini diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung sangat dinamis. Para peserta memanfaatkan kesempatan tersebut secara interaktif untuk berdialog langsung dengan para narasumber, sekaligus memperdalam pemahaman mereka mengenai konstelasi geopolitik Timur Tengah serta prospek kerja sama akademik antara Indonesia dan Iran di masa depan. (Jay A)