Gedung SPs UIN Jakarta, BERITA UIN Online - PDI Perjuangan dianggap mampu mengakomodir aspirasi umat Islam Indonesia. Akomodasi politik itu mencakup beberapa hal. Antara lain, akomodasi struktural di tingkat DPP PDIP, akomodasi institusional dengan pendirian organisasi sayap (Bamusi), akomodasi elite partai dengan merekrut aktivisi Muslim dalam struktur PDIP. “Fakta PDIP mengakomodasi aspirasi umat Islam juga terlihat ketika menempatkan jabatan strategis seperti sekjen dan aktivitas keagamaan dan regulasi bernomenklatur Islam,” tegas Idris Thaha ketika menjawab para penguji dalam sidang promosi doktoral di Seklah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Lebih jauh Idris memaparkan, dengan akomodasi politik itu, PDIP berhasil membuktikan kemampuannya mengintegrasikan atau mengkonvergensi nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kebangsaan.

“Dikotomi keislaman dan keindonesiaaan tampak semakin mencair, walau politik aliran masih belum bisa dihapus dalam peta perpolitikan Indonesia, khususnya pasca Orde Baru. Politik aliran masih relevan meski pertentangan tidak seekstreim pada masa Pemilu 1955,” papar Idris.

Bagi Idris, secara eksternal, akomodasi politik PDI Perjuangan berhasil merupakan keniscayaan dan keharusan yang tidak mungkin dihindari. Hal ini karena pemberi hak suara pemilu berasal dari kalangan Muslim moderat yang mayoritas secara demografis. Hal sama menurut Idris, karena adanya persamaan ideologi antarpartai politik --kecuali partai-partai tertentu yang berasaskan pada Islam.

"Secara internal, akomodasi politik itu penting demi perbaikan citra negatif yang selalu disandangkan kepada PDI Perjuangan setiap pemilu, yang tentu saja tidak menguntungkan bagi masa depan partai," tegas Idris

Disertasi Idris Thaha ini merujuk pada data-data temua penelitian yang diperoleh dengan metode kualitatif. Dalam penelitian ini, digunakan format desain deskriptif, khususnya dalam bentuk studi kasus (case study research),yaitu mengklarifikasi fenomena dan kenyataan politik di dalam PDI Perjuangan. Data-data tersebut dapat diungkap melalui pendekatan historis, behavioral, dan institusional.

"Metode yang saya gunakan menggunakan dua teori utama; akomodasi politik yang berhubungan dengan agama dan politik juga politik aliran. Data ini saya perkuat dengan dua teori pendukung; kelompok kelembagaan (institusional group) dan elite politik (political elites).

Atas paparan Idris Thaha, Prof Dr Azyumardi Azra sebagai mempertanyakan klaim akomodasi yang diusung Idris Thaha. Prof_Azyumardi mempertanyakan terkait aspek proposional dalam konteks demografi umat Islam. PDIP dianggap tak proposional dalam konteks ini. Aspek proposional di PDIP terkait umat Islam harusnya 88%. Ini tak dilakukan PDIP.

Selain Prof Azra, Prof Dr Din Syamsuddin, juga mempersoalkan klaim akomodasi tersebut. Prof Din justru mempertanyakan, di Kalteng, Kalbar, DKI Jakarta, PDIP mengusung cagub non Muslim. Jika PDIP dianggap mengakomodasi aspirasi umat Islam sudah seharusnya mengusung calon gubernur dari umat Islam.

Sementara itu, Prof Dr Bahtiar Effendy, PDIP akan dianggap mengakomodir umat Islam (dengan nada bercanda) kalau Wakil Ketua PDIP, Prof Dr Din Syamsudin, Sekjennya dari tokoh Islam, misalnya Prof Dr Masykuri Abdillah.

Tiga pertanyaan dari para Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta tersebut, menegaskan bahwa PDIP selama ini belum mampu mengakomodir aspirasi umat Islam. PDIP hanya memfasilitasi beberapa tokoh Islam untuk terlibat di dalam struktur PDIP.(EAE)