Ujian Promosi Doktor L. Salman Al Farisi, Islam dan Negara Pancasila: Pemikiran Mohammad Natsir, Abdurrahman Wahid, dan Ahmad Syafii Maarif
Ujian Promosi Doktor L. Salman Al Farisi, Islam dan Negara Pancasila: Pemikiran Mohammad Natsir, Abdurrahman Wahid, dan Ahmad Syafii Maarif

Auditorium Prof. Dr. Suwito, MA SPs UIN Jakarta, BERITA SPs – Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar Ujian Promosi Doktor ke-1700 di Ruang Auditorium Prof. Dr. Suwito, MA pada Senin, 27 Juli 2026 dengan promovendus L. Salman Al Farisi.

Salman merupakan mahasiswa program Doktor Pengkajian Islam dengan konsentrasi Agama dan Politik. Disertasinya berjudul “Islam dan Negara Pancasila: Pemikiran Mohammad Natsir, Abdurrahman Wahid, dan Ahmad Syafii Maarif”.

Disertasi ini mengupas tuntas relasi kompleks Islam dan Pancasila melalui teropong pemikiran tiga tokoh Muslim terkemuka. Penelitian Salman berfokus pada dinamika pemaknaan negara Pancasila yang selama ini kerap dilabeli secara teologis dan politik sebagai negara yang "bukan negara agama, namun juga bukan negara sekuler."

Untuk merumuskan konsepsi teoretis yang utuh, penelitian ini mengeksplorasi tiga ranah utama. Pertama, bagaimana ketiga intelektual tersebut memaknai posisi unik Pancasila di antara dikotomi negara agama dan sekuler. Kedua, bagaimana ketiganya merumuskan konsepsi sekularisme dalam bingkai Pancasila. Ketiga, sejauh mana relevansi gagasan mereka terhadap dinamika politik Islam kontemporer di Tanah Air.

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan interpretatif melalui studi kepustakaan mendalam atas karya-karya pemikiran Natsir, Gus Dur, dan Buya Syafii. Lewat eksplorasi dalil-dalil teoretis, filosofis, serta teologis yang melatarbelakanginya, riset ini berhasil menghadirkan kerangka pemahaman yang lebih netral, objektif, komprehensif, dan mendalam terkait perspektif politik Islam terhadap Pancasila.

Hasil penelitian Salman menyingkap temuan menarik mengenai spektrum pemaknaan sekularisme Pancasila dari ketiga tokoh. Dalam pandangan Natsir, negara Pancasila dipahami sebagai negara sekuler secara simbolik dan substansi dalam perspektif ideologis. Sementara itu, Gus Dur memandangnya sebagai sekularisme simbolik dari kacamata politis, dan Buya Syafii melihatnya sebagai sekularisme simbolik dalam perspektif moral-etis.

Perbedaan sudut pandang tersebut berimplikasi langsung pada variasi strategi islamisasi di Indonesia. Natsir menawarkan pendekatan islamisasi konstitusional-struktural atau islamisasi negara. Di sisi lain, Gus Dur mengusung islamisasi kultural yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, sedangkan Buya Syafii memilih jalan islamisasi moral-etis atau peningkatan kualitas substantif umat.

Ragam pilihan pendekatan ini menempatkan gagasan ketiga pemikir tersebut pada posisi yang amat signifikan dalam menentukan arah dan strategi politik Islam di Indonesia. Pilihan strategi yang diambil oleh gerakan Islam apakah melalui jalur struktur negara, kebudayaan, atau pembenahan moral secara langsung membentuk wajah demokrasi dan toleransi di Tanah Air.

Salah satu argumen inti dari disertasi ini menegaskan bahwa ideologi Pancasila pada dasarnya tidak lahir secara murni dari pemikiran politik Islam, yang menjadikannya secara faktual menganut sekularisme simbolik. Oleh karena itu, demi menjaga eksistensi dan keberlanjutan negara Pancasila, legitimasi dari kekuatan religiopolitik Islam Indonesia menjadi sebuah keniscayaan yang sangat dibutuhkan.

Landasan argumen tersebut didukung oleh kajian para pakar geopolitik dan agama terkemuka, seperti Robert Hefner (2001), R. William Liddle (2001), serta memperkuat kesimpulan Abdullahi Ahmed An-Na’im (2007). Temuan Salman ini menegaskan kembali betapa krusialnya peran elemen Islam dalam mengawal serta menopang keberlangsungan konsensus berbangsa.

Pada akhirnya, temuan riset ini mengoreksi kesimpulan klasik dari peneliti Nader Hashemi (2010) dan Bahtiar Effendy (1998). Salman berargumen bahwa landasan sekularisme Pancasila sebenarnya dapat ditemukan dalam pemikiran politik Islam itu sendiri, bukan semata-mata dipaksakan oleh sifat dasar ideologi Pancasila. Selain itu, pilihan strategi islamisasi menjadi kunci harmonisasi hubungan Islam dan negara, sementara ambivalensi formula "bukan negara agama dan bukan negara sekuler" justru berisiko memicu stigma negatif terhadap pergerakan politik Islam.

Salman berhasil mempertahankan disertasinya di bawah bimbingan Prof. Dr. M. Sirajuddin Syamsuddin, MA, Prof. Ali Munhanif, MA, Ph.D, Prof. Dr. A. Bakir Ihsan, M.Si, dan diuji di hadapan dewan penguji yang terdiri atas Prof. Dr. Zulkifli, MA, Prof. Dr. M. Sirajuddin Syamsuddin, MA, Prof. Ali Munhanif, MA, Ph.D, Prof. Dr. A. Bakir Ihsan, M.Si, Prof. Dr. Didin Saepudin, MA, Prof. Dr. Media Zainul Bahri, MA, Prof. Dr. Idris Thaha, M.Si.

Setelah memperhatikan penulisan disertasi, komentar tim penguji dan jawaban promovendus, tim penguji menetapkan bahwa L. Salman Al Farisi lulus dengan predikat Sangat Memuaskan. L. Salman Al Farisi merupakan Doktor ke-1700 dalam bidang Pengkajian Islam, program doktor Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.(Jay A)